Menu

Mode Gelap

Bengkulu Utara 23:40 WIB

Pemrpov Bengkulu Kembali Mediasi Pemkab Lebong dan Bengkulu Utara Terkait Sengketa Batas Wilayah


					Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. (Foto: Dok) Perbesar

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. (Foto: Dok)

Kilas.co.id, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali mempasilitasi terkait Putusan Sela Mahkamah Konstitusi tentang Sengketa Batas Wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara, Kamis 6 Juni 2024. Mediasi ini lanjutan mediasi pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal (21/5).

Sembari menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang saat ini diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta kedua pemerintah kabupaten itu untuk tetap mengedepankan kepentingan daerah dan diharapkan dapat meninggalkan legasi yang baik untuk generasi yang akan datang serta mengajak lebih fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama menjelang Pilkada serentak tahun 2024.

“Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pesan Gubernur Bengkulu.

Dalam mediasi itu, Rohidin Mersyah juga menyampaikan beberapa kesimpulan penting. Pertama, pemerintah Kabupaten Lebong tetap konsisten dengan gugatan yang mereka ajukan ke MK RI dan bersedia menerima apapun keputusan yang diambil MK.

Kedua, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tetap menghormati Permendagri Nomor 20 tahun 2015 mengenai batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong. Sebagai pihak tergugat, Kabupaten Bengkulu Utara menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebong dan siap menerima hasil keputusan akhir MK.

Ketiga, baik pemerintah Kabupaten Lebong maupun pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan mengikuti dan mematuhi keputusan MK serta bertanggung jawab menjaga kondusifitas wilayah, terutama menjelang Pilkada serentak.

Sementara itu, Bupati Lebong, Kopli Ansori, memberikan tanggapan terhadap kesimpulan tersebut. Sebagai pihak yang mengajukan gugatan, mereka mengalami dampak dari dikeluarkannya Permendagri dan UU Nomor 28 tahun 1959, yang tidak mengatur batas wilayah tersebut.

“Sebagai dampak dari Permendagri tersebut, kami kehilangan satu kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Bano,” jelas Kopli.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Bengkulu Utara, Fitriasyah, menyatakan bahwa kesimpulan mediasi ini belum mencapai kejelasan seperti yang diharapkan dan masih menunggu keputusan MK.

“Belum, kami masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi,” ujar Fitri. (AB)

Baca juga: https://www.kilas.co.id/pemprov-bengkulu-lanjut-mediasi-tapal-batas-wilayah-lebong-bengkulu-utara/

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bahan Kebutuhan Pokok Menjelang Idul Adha di Kepahiang Tergolong Stabil

15 Juni 2024 - 00:04 WIB

Kopi Kepahiang Akan Menjadi Produk Unggulan Kancah Nasional di Pameran Apkasi

14 Juni 2024 - 23:45 WIB

Ibu Muda Sedang Mengandung Ditemukan Tewas Gantung Diri

10 Juni 2024 - 23:47 WIB

Longsor di Kabupaten Lebong Kembali Terulang

10 Juni 2024 - 23:16 WIB

Harga Kopi di Kepahiang Saat ini Mencapai 65 Ribu

8 Juni 2024 - 23:38 WIB

Dalam Satu Hari, 15 Orang Digigit Anjing Gila

3 Juni 2024 - 15:45 WIB

Trending di Berita