Menu

Mode Gelap

Berita 23:16 WIB

PBB-P2 Banyak Nunggak, BKD Kepahiang Akan Gandeng Kejari untuk Melakukan Penagihan


					Amarullah Muttaqin,  Kepala Bidang Pendapatan BKD Kepahiang. (Foto: AB) Perbesar

Amarullah Muttaqin, Kepala Bidang Pendapatan BKD Kepahiang. (Foto: AB)

Kilas.co.id, Kepahiang – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang berencana akan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang untuk melakukan penagihan tunggakan Pajak Bumi Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan Surat Kuasa Khusus (SKK). Upaya itu dilakukan karena saat ini masih banyak Desa di kabupaten kepahiang menunggak pajak PBB yang sejak tahun 2022 dengan senilai Rp 200 juta.

Kepala BKD Kepahiang Jono Antoni SSos MM melalui Kabid Pendapatan Amarullah Muttaqin mengatakan, pihaknya akan menginventarisir terlebih dahulu desa-desa yang menunggak PBB-P2. Jika nilai tunggakan per desa mencapai Rp 10 juta, maka dapat ditagih melalui SKK sesuai dengan ketentuan.

“Tunggakan PBB-P2 pada tahun 2022 itu mencapai Rp 200 jutaan lebih, namun kita akan inventarisir dulu, jumlah desa yang menunggak. Apakah nanti upaya penagihan dilakukan dengan SKK sesuai ketentuan atau akan ditagih dengan cara menyurati dahulu,” katanya.

Sementara itu untuk tagihan PBB-P2 pada tahun 2021 dijelaskan Amarullah, dari MoU BKD dengan Seksi Datun Kejari Kepahiang terhadap penagihan SKK, total tunggakan sudah berhasil ditagih Rp 42 juta dari total tunggakan Rp 130 juta. Sehingga pihaknya berharap melalui SKK yang dilakukan dapat menjadi tren positif untuk masyarakat lebih meningkatkan lagi kesadarannya.

Disamping itu disampaikan Amarullah, pada tahun ini harusnya jatuh tempo pembayaran PBB-P2 hanya sampai 30 September lalu. Akan tetapi karena BKD sedang berupaya mengejar capaian PBB-P2, pembayarannya diperpanjang hingga 31 Desember 2023.

“Saat ini realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) PBB-P2 sudah mencapai Rp 1,5 miliar dari yang ditargetkan pemerintah kabupaten senilai Rp 1,8 miliar. Sehingga sampai akhir tahun kita mengejar sisa yang belum tercapai ini,” terangnya.

Dikatakan Amarullah, jika sampai 31 Desember 2023 nanti masyarakat masih menunggak pembayaran. Maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar dua persen per bulan. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat taat membayar pajak, guna menghindari sanksi denda tersebut.

“Yang jelasnya jika lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran pajak PBB-P2. Maka masyarakat wajib pajak akan dikenakan sanksi 2 persen per bulan itu,” tutupnya. (AB/ADV)

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bupati Erwin Salurkan Beras Bantuan Pangan Kabupaten Seluma

10 Februari 2024 - 16:28 WIB

Buruh Pemanen Sawit Meninggal Gantung Diri di Kandang Sapi

9 Februari 2024 - 21:40 WIB

Rohidin Mersyah: Jadikan Peristiwa Isra’ Mi’raj Sebagai Pererat Ukhuwah Islamiyah

9 Februari 2024 - 11:29 WIB

Warga Kota Bengkulu Menjadi Korban TKI Ilegal di Malaysia Berhasil Dipulangkan

9 Februari 2024 - 01:15 WIB

Rohidin: Tidak Ada Lagi Alat Tangkap Nelayan yang Tidak Ramah Lingkungan

8 Februari 2024 - 23:53 WIB

Peringati lahan Basah Sedunia, Pemprov Bengkulu Tanam 1000 Batang Pohon

8 Februari 2024 - 23:37 WIB

Trending di Bengkulu Utara