Menu

Mode Gelap

Berita 23:16 WIB

Komitmen Pemprov Bengkulu Melindungi Masyarakat Adat Enggano


					Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat menerima audiensi Staff Legal (Tim Hukum) AKAR Global Inisiatif Perbesar

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat menerima audiensi Staff Legal (Tim Hukum) AKAR Global Inisiatif

Kilas.co.id, Bengkulu – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menerima audiensi Staff Legal (Tim Hukum) AKAR Global Inisiatif Ricky Pratama Putra di Balai Raya Semarak Bengkulu, pada Jumat, 17 Mei 2024.

Kedatangan Staff Legal (Tim Hukum) AKAR Global Inisiatif Ricky Pratama Putra didampingi oleh Milson selaku Pabuki (Koordinator Ketua-Ketua Suku yang ada di Pulau Enggano), untuk membahas konsolidasi percepatan perlindungan masyarakat adat Enggano yang berada di Bengkulu Utara.

Menurut Gubernur Rohidin Mersyah, masyarakat yang mendiami Pulau Enggano merupakan masyarakat yang memiliki kekhususan tertentu daripada masyarakat maupun suku lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu.

“Masyarakat yang mendiami Pulau Enggano itu artinya ada kekhususan masyarakatnya, Enggano ini tidak tercampur dari budaya maupun adat lain, seperti suku Rejang, Serawai dan Lembak yang bisa beradaptasi di tempat lain. Enggano ini merupakan wilayah pulau strategis nasional yang berada di pulau terluar,” kata Gubernùr Rohidin.

Sementara itu, Staff Legal (Tim Hukum) AKAR Global Inisiatif Ricky Pratama Putra mengatakan, percepatan perlindungan masyarakat adat Enggano setidaknya ada 3 skema yang mestinya harus dikaji lebih lanjut.

Gubernur Rohidin Mersyah foto bersama dengan AKAR Global Inisiatif

Salah satunya yaitu skema perlindungan hukum adat masyarakat Enggano yang diterbitkan melalui Perda atau paling tidak ada surat dari bupati/gubernur secara khusus terhadap masyarakat Enggano.

“Kita mengajak stakeholder untuk kembali review ulang skema terbaik dengan efektif cepat perlindungan terhadap masyarakat Enggano,” kata Ricky.

“Ada tiga skema yang bisa dilakukan, pertama sķema pengakuan perlindungan hukum adat yang diterbitkan melalui Perda atau paling tidak ada surat dari bupati/gubernur, kedua bisa melalui skema desa adat, kemudiàn bisa perda masyarakat adat ini ingin kita coba dibedah bersama stakeholder terkait,” tutupnya. (adv)

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bahan Kebutuhan Pokok Menjelang Idul Adha di Kepahiang Tergolong Stabil

15 Juni 2024 - 00:04 WIB

Kopi Kepahiang Akan Menjadi Produk Unggulan Kancah Nasional di Pameran Apkasi

14 Juni 2024 - 23:45 WIB

Kajati Bengkulu yang Baru Siap Bersinergi dengan Pers

13 Juni 2024 - 12:18 WIB

Kabar Gembira, Gaji 13 ASN Pemkot Bengkulu Segera Cair

13 Juni 2024 - 11:33 WIB

Perwal BPHTB Kini Bayar PBB Merujuk Berdasarkan Transaksi dan NJOP

12 Juni 2024 - 23:38 WIB

Pejabat Walikota Lantik Eko Agusrianto Jadi Pejabat Sekda Pemkot Bengkulu

12 Juni 2024 - 22:53 WIB

Trending di Pemkot Bengkulu