Menu

Mode Gelap

Berita 23:40 WIB

Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Gelar Rapat Cari Solusi Pulangkan 6 Warga Bengkulu yang Jadi Korban TPPO di Jawah Tengah


					Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu saat menggelar rapat bersama Disnakertrans dan PPA, Senin 19 Juni 2023. (Foto: Ist) Perbesar

Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu saat menggelar rapat bersama Disnakertrans dan PPA, Senin 19 Juni 2023. (Foto: Ist)

Kilas.co.id, Bengkulu – Enan orang warga Bengkulu menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jawa Tengah. Korban merupakan warga Kota Bengkulu dan Kabupaten kaur. Saat ini korban sedang diistirahatkan di rumah penampungan Dinas Sosial Pemerintah Jawah Tengah.

Prihatin akan nasib korban, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Senin 19 Juni 2023 menggelar rapat bersama Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mencari jalan keluar memulangkan mereka ke tempat asal setelah menerima surat dari Balai Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Selatan.

“Karena kita tidak ada BP3MI, makanya kita menerima langsung surat tersebut dari mereka. Surat tersebut meminta bantuan untuk memfasilitasi pemulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jawa Tengah,” kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi dilansir dari Bengkulunews.co.id.

Edwar meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten Kota tempat korban berasal.

Jika pihak dinas Kabupaten Kota tidak mampu untuk memulangkan korban karena terkait anggaran, maka dinas Provinsi siap mengambil alih dan menyelesaikan persoalan tersebut.

“Saya yakin ini kewajiban Kabupaten Kota, untuk memulangkan warganya. Tetapi kalau mereka benar-benar susah, kita yang akan menyelesaikannya. Saya rasa jika ini di sikapi dengan serius, satu hari saja mereka sudah bisa pulang,” tegas Edward.

Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu saat menggelar rapat bersama Disnakertrans dan PPA, Senin 19 Juni 2023. (Foto: Ist)

Sementara itu, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Ainul Mardianti menegaskan akan segera menyelesaikan persoalan tersebut. Mengingat kasus ini sudah pernah terjadi sebelumnya dengan korban yang berasal dari Kabupaten Manna.

“Sesegera mungkin akan diselesaikan, karena kasihan kalau terlalu lama di daerah lain. Jaminan kesehatannya nanti tidak terpenuhi dengan baik. Kasus TPPO ini juga pernah terjadi,  itu di tempat hiburan dan dikembalikan dari daerah lain ke Provinsi Bengkulu.  Kita karantina di hotel dan serah terima di Kabupaten manna,” kata Ainul.

Ia menjelaskan dari kasus tersebut setidaknya rata-rata korban berusia 20 hingga 22 tahun. Mereka merupakan calon Anak Buah Kapal (ABK) yang akan di seludupkan ke luar negeri.

Nantinya setelah para korban di pulangkan, akan dilakukan karantina sembari memeriksa kesehatan mereka. Ia juga menuturkan akan sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan kurun waktu kurang lebih seminggu.

“Kondisi korban akan di cek dahulu, kita juga segera koordinasi dengan pihak pemerintahan Jawa Tengah, mudah-mudahan ada jawab. Tidak lebih lah seminggu, karena inikan melibatkan  banyak kerjasama . Insyaallah hari ini saya sudah berkoordinasi dengan pihak jateng,” terang Ainul. (AB)

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Dewan Ingatkan Pemudik Untuk Mengedepankan Kewaspadaan Saat Mudik Lebaran

13 April 2024 - 22:48 WIB

Mudik Kampung Halaman Istri (KAUR) Produktif, Penyuluh Agama Binduriang Sampaikan Pesan Dakwah Mimbar Jum’at

12 April 2024 - 18:56 WIB

Shalat Idul Fitri di Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu, Gubernur Prof Rohidin Pesan Agar Masyarakat Teruskan Nilai Ibadah Berkualitas

10 April 2024 - 19:12 WIB

Pemkot Bengkulu Dirikan Posko Layanan Kesehatan Selama Libur Lebaran 2024

10 April 2024 - 17:47 WIB

BPBD Mencatat, 575 Warga Terdampak Banjir di Kepahiang

9 April 2024 - 23:58 WIB

Dewan Minta Pemerintah Provinsi Bengkulu Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur Di Daerah

8 April 2024 - 21:05 WIB

Trending di Pemerintahan