Menu

Mode Gelap

Berita 23:26 WIB

Gubernur Rohidin dan Bawaslu Bengkulu Tandatangani NPHD untuk Tahapan Pemilu 2024


					Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah di ruang rapat Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis, 30 November 2023. Perbesar

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah di ruang rapat Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis, 30 November 2023.

Kilas.co.id, Bengkulu – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersama Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Fahamsyah resmi melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di ruang rapat Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis, 30 November 2023.

Gubernur Rohidin mengatakan tahapan NPHD sudah selesai semua, tinggal penandatanganan secara langsung karena kesepakatannya sudah lama dilakukan.

“Saya minta kepada BPKD, melalui Kesbangpol paling lambat 14 hari setelah NPHD segera dicairkan. Sehingga program kerja Bawaslu sudah mulai bisa dilakukan terutama pada bulan Desember ini.

Lebih lanjut, sisa dari total anggaran yang dialokasikan untuk Bawaslu bulan Januari dan Februari semua harus diserahkan atau dicairkan kepada Bawaslu, begitupun dengan KPU.

“Prinsip kesepakatan kita jangan sampai ada kegiatan Bawaslu yang tidak terbiayai untuk bulan Desember ini. Dan jangan sampai secara total keseluruhan tidak terakomodir dengan anggaran. Mekanisme 40 dan 60 dirasa sudah sesuai, karena dikhawatirkan jika dianggarkan 90 persen pada tahun 2024 takutnya APBD-nya tidak sanggup, sementara Pemprov sudah mengangarkan dan anggarannya tersedia tanpa refocusing,” terang Gubernur Bengkulu ke-10 ini.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah di ruang rapat Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis, 30 November 2023.

Sementara, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Fahamsyah menyampaikan dalam penganggaran Pilkada sesuai SE Mendagri anggaran yang disepakati antara Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bengkulu senilai 50,6 miliar, kemudian tahap awal ini akan di transfer 40 persennya dan 60 persennya pada anggaran tahun 2024.

“Jadi 40 persen setelah NPHD ini, harus ditransfer ke rekening dana hibah Pilkada. Kemudian 60 persen sisanya pada tahun anggaran 2024. Nilainya sesuai yang sudah disepakati 50,6 miliar, jadi jika 40 persen tahun ini Pemprov mentransfer senilai kurang lebih 20 Milliar,” jelasnya.

Kemudian, menurut Ketua Bawaslu anggaran yang ada (sudah ditransfer) nanti digunakan untuk honorarium panitia ad hoc, Panwascam, sampai nanti PPS, hingga launching pilkada, sosialisasi tahapan pilkada, dan lain sebagainya.

“Jadi dalam mekanisme anggaran, kalau sudah ditransfer peralihan tahun maka ketika ada tahapan apapun tetap aman. Makanya skema dari SE Mendagri itu diharuskan 40 persen di 2023 dan 60 persen di 2024,” pungkasnya. (AB)

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Manfaat Minum Kopi Tanpa Gula

23 Mei 2024 - 12:59 WIB

Polres Kepahiang Langsung Melakukan Penyelidikan Terkait Penemuan Bayi Ddi RSUD Curup

22 Mei 2024 - 23:05 WIB

Heboh, Bayi Ditemukan di Halaman Parkir Rumah Sakit Curup

21 Mei 2024 - 23:24 WIB

Truk Mebawa Exavator yang Terjebang Dijalan Lebong Berhasil di Evakuasi

20 Mei 2024 - 23:40 WIB

Jalan Penghubung Lebong-Rejang Lebong Putus Total

20 Mei 2024 - 23:23 WIB

Pj Walikota : Kita Siap Tindaklanjuti Semua Masukan dari BPK

20 Mei 2024 - 22:50 WIB

Trending di Berita